BANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI
Dibaca: 689
(Analisa/khairil umri) ANTI KORUPSI: Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi berbincang dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang hadir bersama Mantan Ketua KPK M Busyro Muqoddas dan Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak pada pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Madrasah Anti Korupsi di Hotel Madani Medan, Senin (29/8).
Gubsu: Semua Lini Bisa Korupsi
(Analisa). Tindak pidana korupsi yang masif terjadi di Indonesia telah membudaya, karenanya untuk melawan budaya itu dibutuhkan pembangunan budaya baru, budaya antikorupsi. Pendidikan menjadi jalan pembangunan budaya tersebut.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kelas Madrasah Anti Korupsi di Hotel Madani, Medan, Senin (29/8). Ia mengatakan korupsi sudah sedemikian parah di negeri ini, hampir semua lini diwarnai dengan tindak pidana korupsi sejak pengurusan akte kelahiran hingga akte kematian. Budaya korupsi kian mengakar di Indonesia.
"Sampai di Jakarta itu mengurus kuburan juga ada korupsinya. Korupsi sudah menjadi budaya yang biasa, tidak ada pilihan lain untuk mengatasainya kecuali dengan membentuk budaya baru. Mereka yang sudah tua itu ya sudahlah, kita bentuk generasi baru dengan budaya antikorupsi," ujarnya.
Budaya antikorupsi itu dibentuk melalui jalan pendidikan dengan menggelar madrasah antikorupsi di kabupaten/kota dan menjaring 30 peserta untuk mengikuti perkuliahan yang digelar setiap minggunya selama tiga bulan.
"Pemahaman yang diberikan tentang nilai-nilai antikorupsi dan integrasinya serta teknik tracking angga¬ran, membuat laporan korupsi, dan menilai kebijakan yang sarat tindak pidana korupsi. Kita sama-sama ingin memulai tradisi baik itu," ujarnya.
Ia juga mengatakan antikorupsi bukan hanya menangkap dan melaporkan pelaku korupsi, tapi juga dengan mengedepankan nilai-nilai etidak dan mendorong instrumen kebudayaan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mendorong dikedepankannya etika. Dengan memastikan sikap-sikap kedisiplinan siswa mulai dari antre, buang sampah dan kejujuran. Sikap tersebut nantinya bisa menciptakan budaya antikorupsi di generasi berikutnya.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut mengatakan korupsi di Indonesia bisa terjadi karena banyak orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Indonesia mengalami krisis integritas. Indeks korupsi di Indonesia lebih buruk dibanding Malaysia dan Singapura.
"Bupati yang mendorong kelulusan ujian nasional itu dengan cara apapun itu perusakan karakter. Upaya pencegahan korupsi yang sangat komplek itu harus dimulai dari yang sederhana. Misal dengan mematikan TV ketika sudah masuk jam tidur anak. Ini akan menghasilkan hal besar nantinya, dengan membangun hal kecil itu menjadi budaya dan peradaban. Kita sekarang sibuk membangun ekonomi tapi lupa membangun budaya dan peradaban," ujarnya.
M Busyro Muqoddas, mantan ketua KPK mencontohkan moralitas yang diajarkan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dengan tidak meminta-minta pada pemerintah Belanda ketika mendirikan Muhammadiyah serta sikap murah hati dan aktif memberi. Jika moralitas itu diterapkan akan menciptakan budaya antikorupsi.
"Budaya menyosialisasikan penyaluran Bansos agar diketahui rakyat itu juga bentuk budaya memberi. Sayangnya tidak disosialisasikan jadi rakyat tidak tahu bansos itu ke mana. Banyak APBD disusun dengan tidak melibatkan masyarakat dan tanpa riset. Itu menggambarkan budaya ketertutupan sudah membudaya, kita harus membangun budaya sebaliknya, budaya keterbukaan," ujarnya.
Semua Lini
Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi mengatakan, pemberantasan korupsi di Sumut harus menjadi gerakan bersama, tidak bisa dituntut kepada pejabat saja. Soalnya, korupsi bukan hanya dilakukan pejabat, namun dari semua lini bisa terindikasi korupsi.
“Ini menjadi tugas kita bersama, seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda untuk bisa melakukan gerakan Sumut Bersih. Karena gerakan pemberantasan korupsi bukan hanya dituntut di tingkat pejabat negara saja,” ujar Gubernur Erry Nuradi.
Saat membuka Kuliah Umum Madrasah Anti Korupsi Kelas Sumatera Utara dengan narasumber Komisioner KPK Saut Situmorang dan mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Hotel Madani Medan, Senin (29/8).
Erry mencontohkan, salah satu praktik korupsi bila pengusaha tidak membayar pajak sesuai penghasilan. “Itu termasuk korupsi karena ada hak negara yang tidak dibayarkan,” katanya.
Demikian juga di era pemilihan langsung, lanjutnya, kerap ada istilah wani piro atau berani berapa. “Karena pemimpin tentunya berasal dari masyarakat, kita akan dapat pemimpin yang baik kalau masyarakatnya baik, kita akan mendapat pemimpin yang setengah baik, kalau masyarakatnya juga setengah baik, sebaliknya akan mendapat pemimpin yang wani piro kalau dia bisa memimpin dengan memberikan sesuatu,” sebut Erry lagi.
Karena itu, dia menekankan kembali bahwa gerakan Sumut Bersiah atau pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama. "Memang benar ada pepatah yang mengatakan power is corupt, kekuasaan yang besarlah yang membuat terejadinya korupsi. Namun saat ini, menurutnya sudah banyak aturan-aturan yang membatasi kekuasaan dimaksud", ucapnya.
Dia mencontohkan dalam menentukan jabatan sudah ada UU Aparatur SIpil Negara dimana pejabat eselon II wajib dipilih melalui mekanisme lelang. “Jadi kepala daerah tidak bisa lagi mengangkat pejabat sesuka hatinya. Walaupun dia suka dengan seseorang, namun kalau dalam seleksi pansel tidak direkomendasikan, maka dia tidak bisa mengangkat ASN yang disukainya nilai,” ujar Erry.
Demikian juga dalam lelang proyek yang sekarang menggunakan sistem e-procurement, tidak bisa lagi menja¬gokan siapa yang menjadi pemenang. Gubsu mencontohkan, pelaksanaan tender di SKPD jajarannya saat ini sudah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Sistemnya sudah fight, contohnya dari Rp 600 miliar tender proyek di Binamarga, sisa tender hampir Rp120 miliar. Itu artinya tender tidak bisa diatur, benar-benar fight. Bagaimana ini kita katakan ada permainan?” ujar Gubsu.
Kemudia dia mengajak semua pihak untuk berpikir positif, tiak saling menyalahkan. Apalagi, saat ini Sumut tegah menjadi pusat perhatian KPK melalui kerjasama antara Pemprov Sumut dan KPK melalui kegiatan Koodinasi dan Supervisi (Korsup) Pemberantasan Korupsi di Sumut.
“Kita bersyukur dengan diperha¬tikannya Sumut, mudah-mudahan kita semua bisa terlepas dai isu negatif bahwa Sumut gudangnya korupsi. Kami saat ini, di bawah naungan KPK melakukan Korsup terhadap 9 poin untuk Sumut yang lebih baik,” ujar Erry. (amal/nai)
sumber: Harian Analisa (30/8/2016)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
